BUPATI SRAGEN : DANA BKK UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI

Oleh : humas
05 Juni 2018
313
  
data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false">

SRAGEN - Bupati Sragen dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati meminta para Kepala Desa / Lurah di Kab. Sragen agar konsisten terhadap Peraturan Bupati (Perbup) No. 29/2018 tentang Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Pemerintah Desa (Pemdes), “Komitmen kita adalah mengatur BKK sesuai peruntukan dan perundang - undangan.” terang Bupati.

Hal tersebut disampaikan Bupati dalam acara Silaturahmi Bupati dan Wakil Bupati Sragen bersama para camat dan kepala desa atau lurah se-Kabupaten Sragen yang diselenggarakan di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen, Minggu (04/06).

Menurut Bupati, Kepala Desa selaku pengguna anggaran APBDes memegang peran yang penting sehingga harus bekerja berdasarkan aturan berlaku, dengan demikian pemanfaatan Dana BKK bisa sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran.

“Butuh komitmen semua pihak termasuk kades maupun lurah untuk mengimplementasikan perbup ini agar sesuai dengan visi misi” jelas Bupati.

“Sebenarnya sesuai perundang-undangan BKK itu bukan untuk membeli tikar, barang pecah belah, maupun seragam tetapi untuk pemberdayaan ekonomi” Imbuhnya.

Bupati juga mengajak para kepala desa dan aparatnya untuk selalu bekerja keras, bersama-sama dengan semangat loyalitas yang tinggi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

“Buat rancangan yang tepat, sesuaikan dengan prosedur yang ada. Jangan sampai buat kegiatan fiktif. Saya tidak ingin dana BKK ini disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak jelas, karena ini bersumber dari dana APBD untuk pembangunan, jadi harus dipertanggung jawabkan dengan baik” tutur Bupati.

Selain itu dalam kesempatan yang berbeda, Wakil Bupati Sragen Dedy Endriyatno,S.E menyampaikan hal senada, larangan dalam Perbup BKK merupakan saran rekomendasi pemeriksaan BPK.

“Pengadaan seragam, peralatan seperti gerabah, tikar, alat musik dan lain - lain sebenarnya masih bisa dianggarkan, namun mekanismenya dalam bentuk bantuan hibah bukan BKK”

“Bantuan hibah diberikan langsung kepada kelompok masyarakat penerima manfaat oleh organisasi pemerintah daerah terkait” jelas Wabup.

Berdasarkan pasal 6 ayat 1 Perbup No. 29/2018 tentang Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepala Pemerintah Desa menyebutkan perihal larangan penggunaan Dana BKK, antara lain :

  1. membayar biaya hidup, pendidikan, pengobatan, pemakaman, penelitian, pelatihan, penyuluhan, workshop, studi banding dan sejenisnya;'
  2. membiayai pengadaan pakaian dan/atau seragam, peralatan berupa gerabah, alas lantai, meja, kursi, sound system, kajang, peralatan musik;
  3. membiayai pembangunan tugu dan/atau gapura kecuali tugu dan/atau gapura batas/masuk desa;
  4. sarana dan prasarana bukan merupakan aset desa;
  5. infrastruktur lain yang bukan menjadi kewenangan desa. (HUMAS)

komentar
tulis komentar anda

Create Account



Log In Your Account