Bupati Sigit Ungkap Anomali Kemiskinan: Solusi Mikro jadi Fokus RPJMD

SRAGEN – Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KP RANWAL RPJMD) Tahun 2025 – 2029 digelar di Aula Kantor Terpadu Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sragen pada Selasa (18/3/2025).

Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat mulai dari Kepala OPD, anggota DPRD, Camat, Kepala Desa, tokoh agama dan masyarakat, aktivis, pegiat lingkungan hidup, organisasi dan asosiasi, serta lembaga keswadayaan masyarakat.

Dalam kesempatan itu Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, menyoroti strategi pembangunan daerah guna mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan untuk 5 tahun ke depan.

“Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen tergolong bagus dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang baik dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah (JATENG) dan nasional, tetapi tingkat kemiskinan Kabupaten Sragen tertinggi di antara rerata Jateng maupun nasional.” terangnya.

Bupati Sigit memaparkan bahwa secara teori IPM dan angka kemiskinan berbanding terbalik, apabila IPM baik maka angka kemiskinan rendah. Namun korelasi negatif ini tidak terjadi di Sragen, sehingga disimpulkan ada anomaly atau mysterious object yang harus dipecahkan.

“Sebaran kemiskinan kita ada di 61 desa, rencana kita setiap tahunnya akan diselesaikan 20 desa. Sehingga kita bisa bergerak secara mikro dengan hasil yang impactful, penanganan kemiskinan kita fokuskan pada area tertentu sehingga dampaknya akan terlihat.” tegasnya.

Upaya pengentasan kemiskinan di Sragen diselaraskan dengan 8 Program Unggulan (PROGUL) yang telah disesuaikan Visi dan Misi Bupati dan Wabup Sragen Periode 2025 – 2030, di antaranya:

• Realokasi beasiswa untuk sekolah dan perguruan tinggi yang sifatnya vokasi dalam mempersiapkan anak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang kompeten dan siap kerja;
• Setiap hari Jum’at ASN di lingkungan Pemkab Sragen akan turun ke lapangan untuk “Work with Society” menuntaskan isu kesehatan, lingkungan, dan kebersihan;
• Data pembangunan yang real-time dengan menyediakan pemetaan interaktif terkait sebaran rumah keluarga miskin dan infrastruktur yang rusak, sehingga masyarakat bisa berpartisipasi dalam mendeteksi dan melakukan pelaporan;
• Konsep pasar yang multi-purpose yaitu dengan membangun fasilitas yang menarik pengunjung seperti sarana olahraga dan kafe di atas pasar, sehingga pengunjung yang awalnya datang untuk menyalurkan minat lain akhirnya akan berbelanja;
• Memuliakan petani melalui bantuan benih dan pestisida setiap tahun, kebijakan ini memerlukan konsultasi lebih lanjut terkait peraturan yang berlaku dari pusat;
• Inovasi baru agar pengunjung wisata di Sragen berminat untuk datang kembali;
• Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, afirmasi PBB bagi guru, masyarakat berpenghasilan rendah, dan kelompok marginal lainnya, serta bantuan jatah hidup lansia, janda – duda yang memiliki tanggungan, dan penyandang disabilitas yang tidak tercover Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
• Super Village, mengubah desa miskin menjadi desa maju.

Selain itu, Bupati Sigit menginisasi akselerasi kesejahteraan dengan mendorong masyarakat usia produktif dari keluarga miskin untuk bekerja di luar negeri agar mendapatkan upah yang tinggi.

Hadir Kepala Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (KABID P2MP BAPPEDA) Provinsi Jateng, Yusmanto, untuk memberikan sambutan dan arahan terkait tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Sragen.

“Sragen adalah sentra pertanian sehingga pengangguran terserap paling banyak di dunia pertanian. Tapi karena tarifnya relatif rendah, maka tingkat kemiskinannya tinggi.” jelasnya.

Kabid P2MP Bappeda Jateng mengucapkan terima kasih pada para petani yang mampu bersikap bijak dan ikhlas dalam menyediakan pangan, serta tetap mengutamakan keseimbangan dan kelestarian alam untuk sinergi antara alam dan manusia.

“Pengeluaran masyarakat Sragen relatif rendah karena banyak yang tidak membeli sayuran atau rempah, cukup memetik dari lahan sendiri. Ini membuat belanja harian dan bulanan tidak terlalu tinggi, sehingga kalau dilihat dari garis kemiskinan tentu berada di bawah.” lanjutnya.

Kabid Yusmanto menyampaikan 10% angka pengangguran di Jateng adalah lulusan SMK, hal ini memerlukan analisa dan observasi lebih lanjut terkait sistem pendidikan yang sedang berjalan maupun penjurusan yang perlu mendapatkan penyesuaian.

“Ada Program 1.000 Desa Wisata dari Gubernur Luthfi, silahkan Sragen mengusulkan destinasi wisata untuk menggenapi 1.000 desa tersebut.” tuturnya.

Lebih lanjut untuk mendukung program tersebut, akan dikembangkan pelatihan 1.000 influencer untuk mendorong promosi kepariwisataan di Jateng, termasuk Sragen, melalui sosial media.

“Yang terpenting adalah update pendataan di KK maupun KTP, karena seringkali seseorang sudah sekolah tinggi tetapi di data masih lulusan SD. Ini yang membuat IPM tidak kunjung naik, yang berimbas pada angka kemiskinan.” pungkasnya

Penulis : Rindah_Diskominfo

Editor  : Yuli_Diskominfo