177 Napi Lapas Sragen Dapat Remisi Hari Raya Idulfitri

SRAGEN - Remisi atau pengurangan masa pidana merupakan hak narapidana yang tercantum dalam Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Terdapat beberapa jenis remisi yang bisa didapat narapidana (napi). Remisi diberikan pada waktu-waktu atau atas alasan tertentu.

Bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIA Sragen memberikan Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri untuk 177 orang Narapidana, Sabtu (22/4/2023).

177 orang napi itu dinilai telah memenuhi syarat administratif dan syarat substantif untuk memperoleh remisi khusus ini.

Dalam kesempatannya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, Tunggul Buono, menjelaskan saat ini penghuni di Lapas Sragen berjumlah 418 orang, dengan 352 orang merupakan narapidana, dan 66 orang adalah tahanan.

Adapun narapidana yang mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah atau 2023 Masehi sebanyak 177 orang, yang terdiri atas 167 narapidana laki-laki dan sepuluh orang narapidana perempuan.

Lebih lanjut, Tunggul menjelaskan dari 177 orang narapidana yang mendapatkan remisi khusus tersebut, 131 orang dari kasus pidana umum, dan 46 orang dari kasus pidana khusus. Kemudian untuk pidana khusus, dari kasus narkotika berjumlah 45 orang dan satu orang Tipikor.

“Kemudian besaran remisi khusus 2023 ini bervariasi ada 15 hari berjumlah 44 orang kemudian yang satu bulan sebanyak 121 orang, satu bulan 15 hari itu sembilan orang dan yang dua bulan berjumlah tiga orang. Jadi yang RK [Remisi Khusus] hari raya ini dan bebas ada dua orang. Namun karena ada sesuatu hal karena yang bersangkutan masih mempunyai denda yang belum dibayar maka yang bersangkutan harus menjalani denda lebih dulu baru nanti kami akan bebaskan,” ujar Tunggul

Narapidana yang mendapatkan remisi khusus bebas tersebut masuk kasus narkotika. Tunggul menjelaskan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar narapidana mendapatkan remisi, yaitu, secara administratif dan substantif.

Persyaratan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyaratan, kemudian Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1992 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyaratan. Selain itu juga Keputusan Presiden [Keppres] RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM [Permenkumham] RI Nomor 7 Tahun 2002.

“Tentunya syarat utama untuk mendapatkan remisi adalah secara administratif bahwa yang bersangkutan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian hal-hal yang lain, yang substantifnya, dia berkelakukan baik, sudah menjalani enam bulan masa pidana, hal yang lain yang paling diperhatikan di sini adalah bahwa narapidana itu dapat menjalani program-program pembinaan yang sudah kami tentukan itu menjadi syarat dan prasyarat yang harus dilakukan dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib selama menjalani masa pidananya,” tambah Tunggul.

Penyerahan remisi khusus tersebut diawali oleh Sholat Idulfitri bersama-sama tahanan dan petugas mulai pukul 06.00 WIB kemudian dilanjutkan penyerahan remisi secara simbolis.

Penulis : Miyos_Diskominfo

Editor : Yuli_Diskominfo