Image Not Available

HUT RI Ke-79 jadi Momen Terakhir Presiden Jokowi Sampaikan Pidato Kenegaraan


admin | 16 Agustus 2024 | 2595

SRAGEN – Bupati Sragen, dr. Hj. Kusdinar Untung Yuni Sukowati bersama FORKOPIMDA dan Kepala OPD serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sragen menyaksikan dan mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI) , Ir. H. Joko Widodo atau yang kerap disapa Presiden Jokowi pada Jum’at (16/8/2024).

Pidato Kenegaraan yang disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Gedung Nusantara I Kompleks Perkantoran MPR/ DPR/ DPD RI, Senayan, Provinsi DKI Jakarta tersebut ditayangkan secara virtual melalui saluran TV Nasional di Ruang Paripurna, Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen.

Agenda ini rutin dilangsungkan setiap tahunnya untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI.

Mengenakan busana adat Betawi berwarna hitam dilengkapi dengan peci, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa di tahun 2024 ini genap 10 tahun sudah ia menjabat sebagai Presiden RI dengan didampingi oleh Wakil Presiden, Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma’ruf Amin, selama 5 tahun terakhir.

“Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesiasentris. Membangun dari pinggiran, desa, dan daerah terluar Indonesia.” ucapnya.

Orang nomor satu di Indonesia itu menyebutkan hingga saat ini pembangunan di Indonesia telah mencapai 366.000 km jalan desa, 1.900.000 m jembatan desa, 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, 43 bendungan baru, dan 1.100.000 ha jaringan irigasi baru.

“Kita berhasil menurunkan biaya logistik dari 24 persen menjadi 14 persen di tahun 2024, sehingga daya saing meningkat yang sebelumnya peringkat 44 naik ke 27 di tahun 2024.” lanjutnya.

Ditambahkannya, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih dengan cepat pasca pandemi COVID-19. Bahkan ekonomi di wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku mampu tumbuh di atas 6% sementara Maluku Utara tumbuh di atas 20%, meskipun pertumbuhan ekonomi nasional terjaga di kisaran 5% di tengah banyaknya negara yang pertumbuhan ekonominya melambat.

“Inflasi terkendali di kisaran 2 hingga 3 persen di saat banyak negara mengalami kenaikan hingga lebih dari 200 persen. Angka kemiskinan ekstrem turun dari 6,1 persen menjadi 0,8 persen di tahun 2024, angka stunting berkurang dari 37 persen menjadi 21,5 persen di tahun 2023, tingkat pengangguran kita tekan dari 5,7 menjadi 4,8 persen di tahun 2024.” urainya.

Lebih lanjut Presiden Jokowi menjabarkan Rp 361.000.000.000.000, 00 anggaran Kartu Indonesia Sehat (KIS) selama kurun waktu 10 tahun terakhir, telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92.000.000 peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per tahunnya.

Rp 113.000.000.000.000, 00 anggaran 10 tahun Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20.000.000 siswa SD, SMP, dan SMA/K per tahun. Anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) selama 10 tahun sebesar Rp 225.000.000.000.000, 00 dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10.000.000 keluarga kurang mampu di setiap tahunnya. Anggaran selama 5 tahun Pra Kerja sebesar Rp 60.300.000.000.000, 00 telah dimanfaatkan untuk menambahkan keahlian 18.800.000 pekerja yang tersebar di seluruh tanah air.

Selain itu Presiden asal kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah tersebut berpendapat bahwa Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan mengolah bahan mentah seperti timah, hasil perkebunan, dan kelautan sebelum diekspor ke negara lain.

“Alhamdulillah sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara lebih dari 158 triliun rupiah selama 8 tahun ini.” jabarnya.

Terkait aset negara Indonesia yang telah puluhan tahun dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh pihak asing seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont dikatakan oleh Presiden Jokowi telah berhasil diambil alih hak kelolanya oleh Pemerintah Indonesia.

Perihal banyaknya negara yang telah mengarahkan masa depan perekonomiannya ke ekonomi hijau, Presiden Jokowi beranggapan Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau meliputi kurang lebih 3.600 GW dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bio energi.

Di sektor teknologi dan digitalisasi, untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia memiliki layanan terintegrasi bernama INA Digital yang diciptakan untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan bagi masyarakat.

“Cakupan elektrifikasi terus diperluas hingga mencapai 99 persen di tahun ini, demikian juga cakupan internet yang terus ditingkatkan hingga menyentuh angka 79 persen. Hal ini akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM dan pengembangan start up Indonesia, sehingga akan melahirkan semakin banyak entrepreneur muda yang berkualitas di negeri ini.” terangnya.

Upaya modernisasi bidang hukum tak luput dari perhatiannya, setelah 79 tahun Indonesia merdeka akhirnya Kitab Undang-undang (UU) Hukum Pidana Baru disahkan. Usaha untuk menderegulasi peraturan yang tumpeng tindih juga dilakukan dengan UU Cipta Kerja yang merevisi 80 UU dan 1.200 pasal.

“Oleh sebab itu saya sangat menghargai dan mengapresiasi dukungan dan kerja sama seluruh Lembaga Negara dalam menopang lompatan kemajuan Indonesia.” ujarnya.

Presiden RI tersebut juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mengirimkan do’a, bekerja keras, dan menjaga kerukunan sehingga cita-cita masyarakat Indonesia dapat tercapai. Meskipun begitu Presiden Jokowi juga memohon maaf apabila di penghujung masa jabatannya masih ada harapan yang belum terwujud, permasalahan bangsa yang luput dari pandangannya, serta terdapat celah dalam langkah dan keputusan yang diambil.

“Sekali lagi, kami mohon maaf. Ini adalah upaya terbaik yang bisa kami lakukan bagi bangsa dan negara Indonesia.” mohonnya.

Menutup pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan pesan kepada Presiden Terpilih Jenderal TNI (Purnawirawan) Prabowo Subianto yang akan menyampaikan pidato kenegaraan di tahun 2025 nanti.

“Izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, daerah terluar, desa, dan pusat kota.” pungkasnya.

 

Penulis : Rindah_DISKOMINFO

Editor  : Yuli_DISKOMINFO

Berita Terbaru

Top