Safari Ramadan Upaya Awal Pemkab Sragen Turunkan Kemiskinan Ekstrem

SRAGEN - Pogram pengentasan kemiskinan masih menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Sragen. Hal ini selaras dengan program Pemerintah pusat melalui Asta Cita, yaitu membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Safari Ramadan 1446 H kali ini menjadi awal dari upaya untuk intervensi kemiskinan ekstrem yang ada di 21 desa di Kabupaten Sragen.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Bupati Sragen, Suroto saat memimpin Safari Ramadan di Desa Ngrombo, Kecamatan Plupuh dan Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, Selasa (11/3/2025).

Dalam momen itu Wabup Suroto menjelaskan prioritas kebijakan pemerintahannya bersama Bupati Sigit Pamungkas yakni "Super Desa".

"Kita akan tetap memprioritaskan pembangunan di beberapa sektor yaitu pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, rumah tidak layak huni (RTLH), termasuk aspek keagamaan juga dikerjakan," jelas Wabup.

Kebijakan ini, lanjut Wabup juga disertai inovasi-inovasi yang merupakan bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah terhadap masyarakat Kabupaten Sragen. Perbaikan taraf hidup masyarakat menjadi tujuan pemerintahan ini.

Tak hanya melalui program Super Desa, Wabup menambahkan, jika pihaknya bersama Bupati Sigitu juga akan mengembangkan inovasi yang sudah berjalan sebelumnya, yakni Desa "Tumis" (Tuntas Kemiskinan). Dengan strategi lebih dipertajam, lebih diperluas, lebih terintegrasi dari aspek-aspek yang lebih komprehensif.

Harapannya pengentasan kemiskinan itu nanti dari waktu ke waktu ada hasil penuh dan dampaknya terasa.

Desa-desa dengan kemiskinan ekstrem itu akan menjadi desa maju. Indikator desa maju itu, sebut Wabup, ketika tidak ada lagi RTLH. Rumah penduduk yang semula berlantai tanah menjadi berlantik keramik atau plester. Kemudian dulu dindingnya gedek, berubah menjadi dinding tembok dan seterusnya.

Untuk itu, Wabup meminta kepada Dinas Sosial (Dinsos) untuk kembali melakukan validasi dan sinkronisasi data penerima bansos serta melakukan pengecekan dilapangan secara langsung.

Selain itu, Dinsos juga harus melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan saat melakukan validasi dan sinkronisasi data penerima bansos. Pihaknya mengkhawatirkan ada sejumlah warga yang tidak termasuk kategori miskin tetapi menerima bantuan dari pemerintah.

"Beberapa waktu kemarin kami sudah meminta Dinsos untuk segera melakukan validasi dan sinkronisasi data tujuannya agar tepat sasaran," pintanya.

Sementara salah satu penerima bantuan RTLH, Sumiyati mengaku bersyukur dan berterimakasih kepada Pemkab Sragen yang komitmen menunjukkan perhatiannya kepada masyarakat kurang mampu.

"Alhamdulillah, pasti bahagia dan berterima kasih karena Pemerintah terus memperhatikan masyarakat seperti kami di bawah," ungkap Sumiyati.

Penulis : Miyos_Diskominfo

Editor : Yuli_Diskominfo